SURABAYA, Jogojatim.com – Imbas sesuatu keputusan maupun sikap dan pernyataan yang membuat masalah besar terjadi sehingga rakyat meluapkan kemarahannya, Kasus tersebut menuai sorotan dari Organisasi Advokat DPC Peradi dan DPC Ikadin Surabaya, Melalui Hariyanto selaku ketua Peradi menyayangkan adanya aksi anarkis pembakaran dan perusakan.
Selaku ketua, Pria yang selain advokat senior juga berprofesi sebagai Kurator Pengurus perkara PKPU Kepailitan, Menyikapi kasus yang terjadi baru-baru ini, dan berharap agar aksi demo dapat dilakukan dengan cara-cara damai.
“Menyetujuhi adanya Demo yg dilakukan seluruh elemen masyarakat( masiswa dll) dg cara2 tdk melanggar Hukum pengrusakan ,penjarahan dll adanya kekurangan2 penyelenggaraan 2 pemerintahan kita semua wajib ikut serta mengingatkan dg cara2 yg tentunya di lindungi oleh UU/ Hukum yaitu dg cara2 yg tdk melanggar hukum & beradap.2 .DPC Peradi sby dan DPC Ikadin siiap memberikan bantuan HUkum , mendampingi Masyarakat yg terkena hukum dg aparat penegak Hukum / polisi dalam masalah demo tgl 29,30, kemarin,” ujar Hariyanto kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
Menurutnya, Tujuan mengkritik suatu keputusan apapun itu sah-sah saja, namun sebaiknya dilakukan dengan cara yang santun tanpa ada merusak serta membakar fasilitas negara, Pihaknya siap membantu mahasiswa maupun masyarakat dalam pendampingan tuntutan yang diinginkan.
“Kami dari DPC Peradi dan Ikadin Surabaya menyampaikan rasa prihatin terhadap aksi demo seperti yang terjadi Surabaya, harapan kami boleh saja mengkritik pemerintah tapi lakukanlah dengan cara damai, Peradi Surabaya siap mendampingi mahasiswa maupun masyarakat jika dibutuhkan pendampingan pada tuntutan yang diinginkan,” jelas pengacara kondang.
Diketahui, Pernyataan sikap dari Organisasi Pengacara di Surabaya yang menyampaikan tanggapannya, atas aksi-aksi selama beberapa hari maupun terjadi diberbagai daerah, karena menolak adanya rencana pemerintah terkait kenaikan anggaran anggota DPR-RI, Sehingga bertambah meluapnya emosi peserta aksi pun terjadi, ketika ditambah adanya korban jiwa yang dialami driver Ojol di Jakarta yang ditabrak oleh kendaraan anggota Brimob.
Hal ini pihaknya menilai tidak perlu peristiwa itu sampai terjadi jika dilakukan upaya pertemuan dan mendengarkan tuntutan aksi.
Rakyat merasa kecewa dikarenakan rencana pemerintah terkait tunjangan DPR, dan sikap sejumlah anggota legislatif yang dianggap menghina rakyat, Seperti yang dilakukan Sahroni wakil ketua komisi 3 DPR RI, Belum lagi apa yang dilakukan artis Uya Kuya dan Eko Patrio, serta Nafa Urbac. (prz )
