Letjen TNI Djaka Budi Utama, eks Tim Mawar dikabarkan ditunjuk jadi Dirjen Bea dan Cukai
Jakarta, Jogojatim.com – pemerintah resmi menunjuk Letnan Jenderal (Purn) TNI AD Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penunjukan ini menandai kembalinya sosok berlatar belakang militer ke pucuk pimpinan instansi strategis yang mengelola lalu lintas barang dan penerimaan negara dari sektor kepabeanan tersebut.
Djaka Budhi Utama, yang baru-baru ini mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, diharapkan membawa pendekatan tegas dan disiplin tinggi dalam memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkap alasan di balik penunjukan ini. Ia menjelaskan bahwa sektor Bea dan Cukai membutuhkan figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berani dalam mengambil keputusan dan menghadapi potensi pelanggaran serius, seperti penyelundupan barang ilegal.
“Kalau pertanyaannya kenapa Bea Cukai ditugaskan dari unsur TNI, nah saudara-saudara mesti paham bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).
Ia menambahkan, jalur-jalur masuk barang ke Indonesia kerap menjadi celah berbagai pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan koordinasi lintas wilayah dan lintas instansi yang dinilai dimiliki Djaka berdasarkan latar belakang militernya.
“Kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena pos-pos Bea Cukai ini tersebar di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Prasetyo memastikan bahwa proses penunjukan Djaka sudah sesuai aturan, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari TNI sebelum dilantik.
“Beliau sudah mengundurkan diri, secara peraturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar,” tegasnya.
Penunjukan Djaka menambah daftar pendek pejabat militer yang pernah memimpin DJBC. Sebelumnya, dua nama yang tercatat pernah menjabat dengan latar belakang militer adalah Wahono (1981–1983) dan Brigjen Hardjono (1986–1988).
Pemerintah berharap dengan kepemimpinan Djaka Budhi Utama, pengawasan di sektor kepabeanan bisa diperkuat dan berbagai celah pelanggaran bisa ditekan secara signifikan. (red)
