Makelar Tanah, Arogan Bergaya Sok Preman Resahkan Masyarakat

JOGOJATIM. Surabaya – Siapa yang tidak mengenal Jamil, 55thn, warga Suko legok Kec Sukodono Sidoarjo ini, Makelar tanah bergaya sok Preman, yang dengan lantang bisa mengkondisikan semua aparat penegak hukum dan jajarannya, hal ini terungkap saat pengukuran tanah sawah seluas 1.449M2, diwilayah Suko legok, tiba tiba tanpa diundang dirinya datang kelokasi, dan marah marah tidak jelas, saya tidak terima ini di ukur, pokoknya saya tidak terima,saya disini sudah 20 tahun, semua harus ijin saya, karena yang menguasai wilayah ini adalah saya,” Ujarnya.

Saat ditanyakan bukti kepemilikan atau alas HAK apa sehingga melarang pengukuran ulang pihak yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional, dengan lantang si Jamil alias Preman ini menjawab,” Pokoknya ada, semua kata saya,petugas BPN semua sudah kenal sama saya, semua sudah terkondisikan,” Entah apa yang dimaksud dengan terkondisikan menurut Jamil, salah

seorang kuasa hukum dari pemilik , Lembaga Bantuan Hukum Rastra Justitia melalui Juru Bicaranya M Rusli mengatakan,” Kita Prosedural aja,ini negara hukum, kalau memang bapak punya alas HAK, silahkan laporkan ke kepolisian, karena ini proses resmi dari negara, berdasarkan acuan UU dan peraturan yang ada, ini asas legalitasnya jelas, sudah disepakati dengan pihak pemerintah desa, dan juga pengajuan proses ukurnya prosedural, untuk itu, kalau tidak berkenan, ada jalurnya sendiri, sekali lagi ini adalah negara hukum, bukan negara Barbar, bukan negara preman, justru preman harus diberantas ,karena meresahkan masyarakat, malah kita dengar Jamil ini yang menerima uang dari parkir liar truk truk besar ini, ini sudah masuk ranah pidana, kalau dirinya merasa sebagai penguasa disini, memang pemerintahan Desa tidak ada? Memang kantor polisi terdekat tidak ada? Masyarakat tidak usah takut dengan preman,catat laporkan ke penegak hukum,” Urai Rusli Sadeli,S.H Advokat dari LBH Rastra Justitia

Perlu pembaca ketahui, perkara ini bermula dari pembeli tanah sawah yang ingin mendapatkan asas kepastian,” Klien saya ini beli secara legal, ada PJBnya ada kuasanya, ini resmi secara asas legalitas, dan juga sudah bersertifikat, ini adalah produk hukum negara, serta punya itikad baik, sebagai warga negara untuk membayar pajak SPTnya, wajar dong kalau minta diukur ulang, namanya membeli yaa ingin tau obyeknya dimana untuk dikuasai dan dibayar pajak pajaknya, ini semua sudah mengacu pada Undang Undang Pokok Agraria No 05 Tahun 1960 , dan perjanjian jual beli itu sah,karena depan notaris bukan hanya lisan,” Tegasnya.

Berdasarkan pengamatan wartawan berita PARADIGMANAAIONAL.ID saat dilokasi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa petugas dari BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa petugas Desa,dan Kades Desa Suko legok, dan juga kuasa hukum dari pembeli obyek tanah, kegiatan berjalan lancar, namun tiba tiba ada seseorang datang yang mengaku bernama Jamil, bicara, teriak teriak tanpa adanya dasar hukum,saat ditanya bukti kepemilikan apa yang dijadikan pak Jamil sehingga teriak teriak tidak jelas, Jamil diam tidak bisa membuktikan dan saat diminta oleh team kuasa hukum dari LBH Rastra Justitia untuk melapor secara resmi dengan membawa bukti kepemilikan, Jamil pun diam, saat ditanya , atas dasar apa Pak Jamil mengizinkan dan mengkontrakkan lahan tanpa seizin pemilik untuk, parkiran truk truk besar, Jamil pun tidak bisa menjawab,” Pokoknya saya orang sini, hanya itu kalimat yang Jamil sampaikan, akhirnya pengukuran berjalan lancar dan dilakukan secara profesional oleh petugas BPN dengan disaksikan oleh perangkat Desa Suko, dan dipasang tanda tanda batas, kegiatan tersebut selesei sekira jam dua siang.

Menanggapi adanya oknum masyarakat bernama Jamil yang mengaku sebagai Makelar dan bergaya arogan , dengan sok dan lantang bisa mengkondisikan aparat penegak hukum, petugas BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) pengamat hukum dari Surabaya , Didi Sungkono.S.H.,M.H., angkat bicara,” Apa yang disampaikan oleh orang itu harus dicek n ricek, di jaman sekarang tidak ada preman, karena semua akan berhadapan dengan hukum, ada kepolisian yang siap memberantas aksi aksi premanisme dan kelakuan kelakuan arogan, meresahkan masyarakat, dan perlu dicatat, negara kita ini adalah negara hukum, kalau sudah disepakati bersama, serta asas legalitasnya jelas, yaa itu yang dijadikan acuan, karena alas hak itu utama, misalnya meng klaim punya mobil, harus bisa menunjukkan BPKBnya, mengklaim punya tanah yaa harus bisa menunjukkan alas haknya, kapan belinya, dimana, sama siapa belinya, ini aturan undang undang, semua asas jual beli juga diatur dalam KUHPer, transaksi jual beli itu sah kalau dilakukan didepan notaris, diakte notarialkan dan kesepakatan yang tertuang diakte notarialkan para pihak disaksikan minimal 2 orang, yaitu ada asas terang sebagaimana diatur dalam KUHPer Pasal 1868″ Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, di buat dihadapan pegawai atau yang berkuasa dimana tempat akta itu dibuat ,” Ungkapnya .bersambung…

( Di kutip dari Berita Patroli Dan Tim )          Dengan judul : makelar Tanah Arogan Bergaya Sok Preman Resahkan Masyarakat.